LPM SUARA KAMPUS UNIVERSITAS PEKALONGAN

Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Hak itu dijamin oleh undang undang dan dijunjung tinggi dalam demokrasi. Demonstrasi hadir karena ada kegelisahan publik yang tidak terjawab oleh kebijakan. Ia adalah ruang menyuarakan, ruang mendebat, ruang mendesak agar wakil rakyat benar benar mendengar. Namun apa yang terjadi di Kota Pekalongan pada Sabtu (30/08/2025) justru menjadi ironi. Gedung DPRD yang mestinya menjadi rumah aspirasi dibakar dan dijarah oleh massa yang kehilangan kendali. Kronologi mencatat bahwa pada pukul (12:10) sekelompok massa yang kebanyakan remaja bahkan pelajar langsung menyerbu area kantor Setda dan gedung DPRD. Tidak ada orasi yang menggema, tidak ada dialog yang muncul. Yang ada hanyalah perusakan dan pembakaran. Kursi-kursi di ruang rapat ditumpuk lalu disulut api. Dari luar gedung terlihat asap mengepul dan api kian membesar. Aparat pemadam kebakaran kesulitan masuk karena situasi yang tidak terkendali. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto ...

Kamis malam, 28 Agustus 2025 , menjadi salah satu malam kelam dalam sejarah hubungan rakyat dengan aparat keamanan. Di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat , seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas secara tragis setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob yang tengah beroperasi untuk membubarkan demonstrasi di sekitar Gedung DPR. Video amatir yang menyebar luas memperlihatkan detik-detik memilukan itu. Sebuah kendaraan rantis melaju cepat menembus kerumunan. Dalam hitungan detik, tubuh seorang pria berjaket hijau yang kemudian diketahui sebagai Affan, terhempas dan tergilas. “Kendaraan taktis polisi melindas ojol di Pejompongan, memicu kemarahan massa,” tulis Suara Surabaya (28/8/2025). Tak ayal, massa yang melihat langsung berhamburan. Ada yang berusaha menolong, ada pula yang mengejar kendaraan itu hingga ke atas flyover Tanah Abang.

Beberapa waktu lalu, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang gaji guru kembali memantik perbincangan publik. Beliau menyinggung bahwa tidak semua hal harus ditanggung negara. Ucapan ini cepat menyebar di media sosial, memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kritik keras hingga pembelaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala banyak orang: “Benarkah gaji guru kita sudah layak?”