LPM SUARA KAMPUS UNIVERSITAS PEKALONGAN

Batang, 5 Oktober 2021 – Tepat satu tahun lalu, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Omnibus Law) resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menjadi undang-undang. Omnibus Law yang merupakan konsep baru di Indonesia pada faktanya telah ditolak oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Bukan tanpa sebab, penolakan tersebut berangkat dari banyaknya kecacatan dan permasalahan yang ada dalam Omnibus Law. Beberapa masalah yang ada dalam Omnibus Law, di antaranya, merenggut hak-hak kelas pekerja dan buruh, melegalkan perusakan lingkungan hidup, dan menjadi dasar legitimasi bagi oligarki untuk melanggengkan kuasanya. Sementara itu, di Kabupaten Batang juga terdapat permasalahan yang sangat kompleks. Selain adanya PLTU Batang yang tidak ramah lingkungan dan prosesnya mengabaikan hak-hak masyarakat maupun lingkungan hidup, di Batang juga terdapat permasalahan pelanggaran HAM yang serius. Penggusuran kawasan pangkalan truk Petamanan yang mengor...

Demonstrasi bukanlah suatu hal yang asing bagi semua orang. Hiruk pikuk dalam keramaian di tengah panasnya matahari hingga dinginnya dalam rintikan hujan. Menyuarakan aspirasi untuk mereka sang wakil rakyat. Bukan hanya dukungan, tetapi juga sebagai ‘pemberontakan’. Kebijakan dinilai tak menguntungkan menjadi alasan demonstrasi. Sudah menjadi nyawa bagi seseorang ketika haknya merasa terampas. Ribuan mahasiswa turun aksi ke jalan untuk menyampaikan pendapat dengan orasinya yang lantang. Buruh juga tak mau kalah, mereka berdemo dengan mogok kerja. Penyampaian aspirasi yang anarkis juga sering kali terjadi, bukan tak mau dicegah tapi semua sudah terlanjur ada. Kerap terjadi penangkapan sampai korban jiwa, tapi hal itu sudah biasa. Beberapa berpikir, mereka memperjuangkan hoax tapi nyatanya entahlah. Sudah 75 tahun Indonesia telah merdeka. Apa benar merdeka? Jika beberapa hak bersuara masih kerap dibungkam. Jumlah kita memang banyak, namun untuk mereka yang berdasi, kita hanya angin...