Pekalongan, 1 Mei 2026 - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kota Pekalongan berlangsung kondusif dan tertib. Aksi yang melibatkan serikat buruh serta elemen mahasiswa ini menjadi panggung penyampaian aspirasi ekonomi serta pembuktian pengamanan yang humanis dari aparat kepolisian.
Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K, M.H., menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan personel dalam jumlah yang memadai untuk mengawal jalannya aksi. Fokus pengamanan terbagi dalam beberapa titik konsentrasi massa, mulai dari aksi Serikat Pekerja Merdeka (SPM) hingga unjuk rasa mahasiswa dari Universitas Pekalongan (UNIKAL).
"Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik oleh rekan-rekan serikat buruh, khususnya dari SPM. Kegiatan tersebut sudah selesai. Namun demikian, untuk lanjutan kegiatan aksi unjuk rasa dari adik-adik mahasiswa, khususnya dari UNIKAL, sampai saat ini terpantau aman dan lancar. Saya juga mengapresiasi adik-adik mandi yang telah melaksanakan aksi secara kondusif dan tertib." ujar AKBP Riki Yariandi.
Ia menambahkan bahwa meskipun dinamika ekonomi dan politik membuat May Day setiap tahunnya memiliki warna yang berbeda, secara umum tuntutan buruh tetap konsisten yaitu mengharap kan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi yang lebih baik.
Guna mencegah terjadinya gesekan antar kelompok atau gangguan keamanan, Polres Pekalongan Kota telah melakukan persiapan matang jauh-jauh hari. Kerja sama lintas instansi dilakukan melibatkan Kodim, Brimob, dan berbagai instansi lainnya.
"Kami juga menekankan kepada seluruh personal agar dalam pelaksanaan pengamanan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, harmonis dan penuh simpati." tegasnya.
Di sisi lain, massa aksi membawa pesan kuat bagi para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Iqbal, salah satu orator menekankan pentingnya bagi Wali Kota, Presiden maupun DPR untuk melihat kondisi rill di lapisan masyarakat paling bawah sebelum mengetuk palu kebijakan.
Menurutnya, sering kali kebijakan yang lahir justru menciptakan kesenjangan karena hanya menguntungkan kelas menengah ke atas, sementara lainnya tidak mendapatkan perlindungan maksimal.
.jpeg)
"Jadi harapannya, ke depan pemerintah, baik itu Wali Kota, Presiden, maupun DPR lebih peka terhadap kondisi rill masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat kecil." tutur Iqbal.
Komentar
Posting Komentar