Pekalongan, 14 Desember 2025 - Pelaksanaan debat terbuka Pemira di Universitas Pekalongan diwarnai dengan pengunduran diri salah satu calon kandidat. Keputusan tersebut diambil di tengah berlangsungnya acara setelah adanya unggahan terkait dugaan penyelewengan sertifikat LKMM-TM ITSNU. Mahasiswa di lokasi terlihat riuh dan mempertanyakan beragam spekulasi di kalangan mahasiswa mengenai integritas panggung pemilihan tersebut.
Peristiwa ini bermula ketika isu keabsahan sertifikat LKMM-TM milik salah satu kandidat menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Di tengah prosesi debat terbuka, kandidat yang bersangkutan secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Dalam pernyataannya ia menjelaskan, "Pada awalnya saya akan Kembali ke fakultas Teknik bahkan telah melakukan konsolidasi pada hari 24 November 2025. Hal tersebut dapat dikonfirmasikan kepada teman-teman Teknik yang hadir pada hari itu.
Namun pada malam tanggal 26 November 2025 tepat sebelum penutupan pendaftaran calon peserta pemira, saya dipanggil untuk menghadiri forum dimana forum tersebut dihadiri juga oleh Mas Iqbal Maulana Aziz Ketua Senat, Mas M. Hanif Khoirudin Wakil Ketua Senat, Mas Rama Akbareta Ananda Ketua Bawasraya, Ahmad Labibus Said Selaku Ketua KPR, Mas Habib Khoiri SEMA FEB, Mas Sigit Kuncoro SEMA U. Didalam forum tersebut sepakat untuk membujuk saya agar mau mencalonkan diri sebagai ketua SEMA Univ dengan pertimbangan saya dinilai mampu untuk mengemban amanah menjadi ketua Senat Mahasiswa Unikal melihat track record saya berorganisasi selama ini. Akhirnya saya mensetujui permintaan tesebut, namun karena jangka waktu yang pendek dan persiapan yang mendadak diputuskan juga untuk pembagian tugas pengumpulan syarat pencalonan berkas administrasi saya.
Pada hari berikutnya ditanggal 27 November 2025 berkas persyaratan mulai diurus seperti mas Iqbal yang mencarikan surat rekomendasi dan malam harinya saya, mas Moch. Hilmy, Mas Rama, Mas Fatkhul Ibad dan Mas Sukma Sona berkumpul untuk pemberian sertifkat LKMM-TM. Pada malam itu juga jam 9 malam penyerahan berkas dilakukan kepada KPR BAWAS. Dalam berkas tersebut saya menyerahkan 2 sertifikat LKMM-TM yang pertama sebagai panitia di UNIKAL dan yang kedua sebagai peserta di ITS NU”.
Akibat kejadian tersebut, acara sempat dihentikan sementara sebelum akhirnya dilanjutkan kembali pukul 10:29 WIB dengan agenda debat Paslon BEM Universitas. Meski situasi sempat diwarnai ketegangan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk saling mengkritisi. Para audiens pun terpantau aktif mengajukan pertanyaan kepada para paslon. Rangkaian debat terbuka tersebut akhirnya ditutup oleh moderator.
Namun, peristiwa penting terjadi di penghujung acara. Beberapa pihak yang sebelumnya namanya disebut oleh kandidat yang mengundurkan diri tersebut, hadir secara langsung untuk memberikan klarifikasi kepada audiens. Mereka memberikan penjelasan mengenai kronologi yang sebenarnya terjadi, sekaligus menyatakan beberapa saksi dari audiens untuk menyaksikan bukti video yang diambil dalam forum mereka sebagai bentuk transparansi.
Dugaan keterlibatan pimpinan KPR dan Bawasraya dalam forum tertutup tersebut memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa yang hadir di lokasi. Beberapa mahasiswa mempertanyakan netralitas penyelenggara karena munculnya nama-nama yang seharusnya bertindak sebagai "wasit" dalam proses persiapan administratif salah satu kandidat.
"Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Bagaimana sebuah kompetisi dapat berjalan adil jika pihak yang bertugas memverifikasi berkas diduga ikut terlibat dalam proses pengumpulannya," ujar Mawar (Nama disamarkan), salah satu mahasiswa yang hadir dalam debat.
Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan preseden buruk di mana instrumen pengawas dan pelaksana berada dalam posisi yang tidak independen. Sejumlah pihak menilai, jika KPR dan Bawasraya kehilangan jarak aman dengan kandidat, maka fungsi kontrol dan pelaporan pelanggaran dikhawatirkan tidak lagi berjalan efektif.
Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara yang terlibat. Tanpa adanya transparansi dan sanksi tegas, integritas serta legitimasi hasil Pemira Universitas Pekalongan 2025 dikhawatirkan akan memicu mosi tidak percaya dari publik mahasiswa.
Komentar
Posting Komentar