Langsung ke konten utama

TOLAK RUU PILKADA, MAHASISWA PEKALONGAN RAYA DAN MASYARAKAT PENUHI MONUMEN DJOEANG

             

            Pekalongan (23/08/2024) Aksi Peringatan Darurat Tolak RUU Pilkada,  mengundang berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa Pekalongan Raya dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Aksi ini dimulai dari titik kumpul di Universitas Pekalongan yang kemudian menuju Monumen Djoeang menggunakan kendaraan pribadi. Sejumlah elemen yang bergabung dalam aksi ini, membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan sebagai seruan perlawanan. Massa kemudian menyuarakan orasi-orasinya secara bergantian. Para massa juga sempat memblokade jalan sehingga aparat kepolisian bergegas mengondisikan jalan. Aksi ini dilakukan  untuk menyuarakan aspirasi yang berkaitan dengan RUU Pilkada.

"Kita mengungkapkan ketidakpercayaan kita terhadap DPR melalui orasi-orasi kita, yaitu yang berkaitan dengan tolak RUU pilkada dan juga kita mendesak untuk KPU agar segera membuat PKPU berkaitan dengan putusan MK nomor 60 dan juga 70. Kita juga menolak berbagai bentuk praktik intervensi demokrasi yang itu sering sekali terjadi. Intervensi demokrasi yang saat ini bahwa banyak pihak-pihak yang merasa dirinya itu diintervensi oleh pihak partai politik tertentu dan itu yang kita suarakan hari ini" Ujar Izul Arob, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Pekalongan.

Berbagai tuntutan nasional yang juga ikut disuarakan seperti Tolak Politik Upah Murah, cabut Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja, Tolak Liberalisasi Pendidikan dan juga Undang-undang Perampasan Aset. Tak hanya menyuarakan isu nasional, tetapi juga menyuarakan isu-isu lokal terkait masalah Rob dan IPAL yang tidak pernah selesai di area Kota Pekalongan dan juga masalah Infrastuktur yang ada di Kota Pekalongan seperti akses jalan yang bisa dikatakan tidak layak digunakan.

Melalui pernyataannya, Izul Arob menambahkan bahwa akan tetap mengawal hal ini sampai dengan menang, yang dalam artian terkait  putusan MK nomor 60 dan 70 sampai dengan menang pada tanggal 27 Agustus.. Beberapa mahasiswa yang turut andil dalam aksi ini juga memberi pernyataan untuk tetap mengkawal putusan MK sampai tanggal 27 Agustus 2024 nanti.

 

Reporter          : Siti Khotijah, Reffi Mahriza, Rezza Septian Dhuhana Putra Sety

Penulis             : Afrida Isnania Khoiro, Laila Maghfiroh

Fotografer        : Wardatul Hasna’, Mega Prima Nur Fajri

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NASKAH ESAI: Membangun Media yang Memanusiakan Manusia

     Penulis: Diki Mardiansyah (Juara 3 Lomba Esai Festival Jurnalistik LPM Suaka UNIKAL 2021)      Media semakin tidak memegang etika jurnalistik dan menuju keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Banyak malpraktik di industri media. Profesi wartawan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas, hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Baik dengan mencari “amplop”, memeras, clickbait, membuat media “abal-abal” yang tujuannya hanya mencari uang, atau menjadikan media memuat berita yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan      Hal itu, saya kira, menjadi pelanggaran kode etik yang sangat serius dan semakin menggejala. Dengan dilanggarnya kode etik jurnalistik itu, implikasinya adalah media tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena membuat berita yang tidak berkualitas dan bermutu. Padahal, media menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan tentang kemanusiaan. Sebab, kemanusiaan adalah nilai universal yang dapat men...

[Opini Publik] Berikan Aspirasi Tanpa Anarki

Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Hak itu dijamin oleh undang undang dan dijunjung tinggi dalam demokrasi. Demonstrasi hadir karena ada kegelisahan publik yang tidak terjawab oleh kebijakan. Ia adalah ruang menyuarakan, ruang mendebat, ruang mendesak agar wakil rakyat benar benar mendengar. Namun apa yang terjadi di Kota Pekalongan pada Sabtu (30/08/2025) justru menjadi ironi. Gedung DPRD yang mestinya menjadi rumah aspirasi dibakar dan dijarah oleh massa yang kehilangan kendali. Kronologi mencatat bahwa pada pukul (12:10) sekelompok massa yang kebanyakan remaja bahkan pelajar langsung menyerbu area kantor Setda dan gedung DPRD. Tidak ada orasi yang menggema, tidak ada dialog yang muncul. Yang ada hanyalah perusakan dan pembakaran. Kursi-kursi di ruang rapat ditumpuk lalu disulut api. Dari luar gedung terlihat asap mengepul dan api kian membesar. Aparat pemadam kebakaran kesulitan masuk karena situasi yang tidak terkendali. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto ...

[Opini] Menteri Keuangan Bicara Gaji Guru, Publik Bertanya Dimana Hatinya?

Beberapa waktu lalu, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang gaji guru kembali memantik perbincangan publik. Beliau menyinggung bahwa tidak semua hal harus ditanggung negara. Ucapan ini cepat menyebar di media sosial, memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kritik keras hingga pembelaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala banyak orang: “Benarkah gaji guru kita sudah layak?”