Langsung ke konten utama

HEBOH TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPAT, BENARKAH INI WARISAN TURUN TEMURUN SEJAK ERA SOEHARTO?


Raja Ampat, surga bahari kita, mendadak jadi sorotan karena kabar penambangan nikel. Pertanyaan besar pun muncul: benarkah ancaman ini adalah "warisan" lama dari era Orde Baru? Kisah ini memang rumit, melibatkan berbagai pihak, mulai dari aktivis lingkungan yang gigih, kebijakan pemerintah, sampai sejarah panjang konsesi tambang di negeri ini.


Greenpeace, misalnya, jadi salah satu suara paling keras yang menyoroti dampak serius tambang nikel dan proses hilirisasinya di Raja Ampat, Papua. Menurut Kiki Taufik, Kepala Global Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, aktivitas tambang di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran itu sudah membabat lebih dari 500 hektare hutan. Dampaknya? Bisa merusak 75% terumbu karang dunia, berbagai jenis ikan, bahkan satwa khas Papua macam cendrawasih botak. Pastinya, ini juga mengancam sektor ekowisata yang jadi tumpuan utama pendapatan Raja Ampat. Tak heran, para aktivis Greenpeace sampai turun ke jalan di Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta, membentangkan spanduk "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining" Mereka mengkritik habis-habisan kerusakan hutan, pencemaran air, dampak krisis iklim, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan hilirisasi nikel yang mereka anggap tidak adil.


Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencoba menjelaskan. Menurutnya, memang ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, tapi cuma PT GAG Nikel yang beroperasi sejak 2018. Lokasi tambangnya pun katanya 30 kilometer dari Pulau Piaynemo, salah satu ikon wisata. Tapi, Bahlil akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara operasional tambang nikel ini dan langsung mengirim tim Kementerian ESDM untuk verifikasi lapangan.


Tapi, kenapa sih Raja Ampat yang heboh, padahal banyak eksploitasi lain di Indonesia yang juga meresahkan? Contohnya, tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara, yang terus-menerus mencemari perairan Teluk Weda dan Teluk Buli. Atau isu yang sama di Rembang. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya: benarkah masalah ini memang "warisan" turun-temurun sejak era Presiden Soeharto?


Ternyata, tambang nikel di Raja Ampat, terutama yang dioperasikan PT Gag Nikel, memang bukan proyek baru. Ini adalah "warisan" kebijakan lama dari pemerintahan Soeharto tahun 1998, saat beliau meneken kontrak karya dengan PT Gag Nikel. Sempat tertunda di era Gus Dur karena Pulau Gag ditetapkan sebagai hutan lindung, tapi di era Megawati tahun 2004, justru dikasih dispensasi lagi untuk tambang di hutan lindung, termasuk PT Gag Nikel. Bahkan, Inpres No. 1/2004 mengizinkan 13 perusahaan tambang (termasuk PT Gag Nikel dan Freeport di Papua) untuk lanjut beroperasi di hutan lindung, dengan alasan mereka punya kontrak sebelum UU 1999 berlaku. Inpres ini juga mewajibkan perusahaan untuk reklamasi dan rehabilitasi lingkungan secara ketat. Sempat tidak ada peninjauan ulang maupun pembatalan dispensasi pada era SBY tahun 2004 hingga 2014. Hingga akhirnya izin operasi PT Gag Nikel diterbitkan pada era Jokowi tahun 2017 dengan mulainya produksi di tahun 2018. Sejalan dengan itu, PT Kawei Sejahtera Mining beroperasi mulai Agustus 2023.


Jadi, jelas sudah. Kontroversi tambang nikel di Raja Ampat ini bukan cuma soal tantangan lingkungan dan sosial saat ini, tapi juga cerminan dari kebijakan pertambangan masa lalu yang telah mewariskan kerumitan regulasi dan dampak lingkungan yang kita rasakan sampai sekarang.


Penulis: Picon
Editor: Nanda

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Filosofi Saf: Mengisi Ruang Kosong Perjuangan di Forum Mahasiswa Unikal

Dokumentasi: Tim Redaksi LPM Suaka Unikal PEKALONGAN - Paving block dingin lapangan parkir Gedung E Universitas Pekalongan (Unikal) menjadi saksi bisu narasi yang dibawakan Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardianto dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Azlan Syah Putra. Dalam acara Forum Kolektif Mahasiswa Unikal pada Rabu 11 Maret 2026 malam, Tiyo dan Azlan secara gamblang menguliti kebijakan rezim Prabowo-Gibran, meski diwarnai drama intimidasi sebelum acara dimulai.  Drama: Upaya 'Penculikan' Berkedok Ngopi Forum yang terbuka untuk umum ini sempat tertunda dari jadwal semula pukul 18.00 WIB. Ketegangan memuncak saat Ketua BEM KM Unikal, Syakif, mengungkapkan adanya upaya penghadangan terhadap Tiyo oleh oknum misterius yang mengaku sebagai Humas Unikal. Oknum tersebut memaksa ingin menjemput Tiyo sendirian untuk diajak "ngopi" terlebih dahulu sebelum ke kampus. "Mungkin kalau kita lengah sedikit, Mas Tiyo sudah tidak ada di sini," ujar Syakif saat membuka...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

NASKAH ESAI: Membangun Media yang Memanusiakan Manusia

     Penulis: Diki Mardiansyah (Juara 3 Lomba Esai Festival Jurnalistik LPM Suaka UNIKAL 2021)      Media semakin tidak memegang etika jurnalistik dan menuju keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Banyak malpraktik di industri media. Profesi wartawan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas, hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Baik dengan mencari “amplop”, memeras, clickbait, membuat media “abal-abal” yang tujuannya hanya mencari uang, atau menjadikan media memuat berita yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan      Hal itu, saya kira, menjadi pelanggaran kode etik yang sangat serius dan semakin menggejala. Dengan dilanggarnya kode etik jurnalistik itu, implikasinya adalah media tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena membuat berita yang tidak berkualitas dan bermutu. Padahal, media menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan tentang kemanusiaan. Sebab, kemanusiaan adalah nilai universal yang dapat men...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua SEMA-U Baru 2026: Antara Sayang Organisasi dan Wewenang Mutlak

  Dokumentasi Pelantikan oleh SEMA-U Pekalongan - Estafet kepemimpinan Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) tahun 2026 resmi bergulir dengan terpilihnya Adam Nur Faizin melalui jalur Sidang Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Munculnya nama Adam menjadi sorotan lantaran dia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemira (DKPP) dan tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Raya (Pemira) Mahasiswa dari awal. Dalam sesi wawancara khusus di Sekretariat UKM LPM Suaka pada hari Sabtu, 7 Februari 2026, Adam memberikan pelbagai tanggapan mengenai legitimasi, komposisi kabinet, hingga visi 'revolusioner' yang dibawanya.  Menanggapi pernyataan mengenai pilihannya maju melalui jalur Sidang Perwakilan Mahasiswa Fakultas alih-alih Pemira, Adam menjelaskan pada mulanya dia tidak berencana menduduki kursi ketua. Ia mengaku hanya ingin berkontribusi sebagai Ketua Komisi. "Saya sangat sayang sama organisasi tersebut. Kenapa bisa sayang? Karena organisasi itu yang membuat say...
Posting Komentar
Baca selengkapnya