Langsung ke konten utama

PEMIRA Online: Daftar DPT, Apakah Perlu?

 


Pekalongan, 5 Februari 2021 — Pendaftaran Daftar Pemilih Tetap, atau bisa disingkat dengan DPT merupakan bentuk dari demokrasi mahasiswa Universitas Pekalongan.  Pasalnya, dengan menjadi DPT maka mahasiswa dapat menggunakan hak suaranya. Dalam pelaksanaan Pemilihan Raya (PEMIRA), suara yang dihitung sah adalah mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai DPT. Pendaftarannya sendiri sudah dibuka sejak tanggal 25-31 Januari lalu.

Adanya DPT ini, dapat membantu panitia KPR (Komisi Pemilihan Raya). Salah satunya untuk mendeteksi kecurangan dengan mudah, seperti menyalahgunakan hak suara orang lain.

"Pada sistem online kali ini, pihak KPR sudah mempelajari banyak sekali potensi kecurangan. Misalnya penyalahgunaan hak suara mahasiswa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, agar memperbanyak hasil perolehan suara, agar salah satu paslon menang." ujar Irkham Mutamam, selaku Ketua KPR.

Dengan mendaftar DPT terlebih dahulu merupakan suatu langkah antisipasi. Pasalnya, e-vote PEMIRA Universitas Pekalongan itu hanya dengan login melalui Siakad.

"Walaupun kita sebelumnya sudah mensosialisasikan untuk mengubah password siakad guna mengantisipasi kecurangan itu, tapi yg kita tau banyak mahasiswa yg mengabaikan. Maka dari itu kami menggunakan kebijakan DPT tersebut, agar tidak semena-mena menggunakan hak suara orang lain." imbuhnya.

Meski demikian, antusiasme mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai DPT ini masih rendah. Hal itu berkaitan dengan semangat kepedulian mahasiswa terhadap demokrasi kampus yang kurang.

Fitriyatul, selaku mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai WaPres beranggapan bahwa keadaan ini sangat miris. Pasalnya, kampus kita sedang mengadakan hajat besar sekaligus kesempatan besar untuk ladang mahasiswa dalam berproses, namun antusias mahasiswa sendiri itu tidak ada.

"Untuk teman-teman mahasiswa yang baru itu masih tinggi-tingginya. Untuk mahasiswa yang sudah lanjut, misal dari semester 3 dan 5 itu gairahnya sedikit menurun." ujar Lailul, mahasiswa Fakultas Hukum.

Ia menambahkan, pesan untuk mahasiswa Universitas Pekalongan agar menggunakan hak pilihnya. Jangan apatis terhadap demokrasi yang terjadi di kampus kita.


Reporter: Nurfadilah

Redaksi: Kirana Ayudya W

Editor: Reza Firnanto

Cover: Tri Dimas

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NASKAH ESAI: Membangun Media yang Memanusiakan Manusia

     Penulis: Diki Mardiansyah (Juara 3 Lomba Esai Festival Jurnalistik LPM Suaka UNIKAL 2021)      Media semakin tidak memegang etika jurnalistik dan menuju keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Banyak malpraktik di industri media. Profesi wartawan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas, hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Baik dengan mencari “amplop”, memeras, clickbait, membuat media “abal-abal” yang tujuannya hanya mencari uang, atau menjadikan media memuat berita yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan      Hal itu, saya kira, menjadi pelanggaran kode etik yang sangat serius dan semakin menggejala. Dengan dilanggarnya kode etik jurnalistik itu, implikasinya adalah media tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena membuat berita yang tidak berkualitas dan bermutu. Padahal, media menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan tentang kemanusiaan. Sebab, kemanusiaan adalah nilai universal yang dapat men...

[Opini Publik] Berikan Aspirasi Tanpa Anarki

Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Hak itu dijamin oleh undang undang dan dijunjung tinggi dalam demokrasi. Demonstrasi hadir karena ada kegelisahan publik yang tidak terjawab oleh kebijakan. Ia adalah ruang menyuarakan, ruang mendebat, ruang mendesak agar wakil rakyat benar benar mendengar. Namun apa yang terjadi di Kota Pekalongan pada Sabtu (30/08/2025) justru menjadi ironi. Gedung DPRD yang mestinya menjadi rumah aspirasi dibakar dan dijarah oleh massa yang kehilangan kendali. Kronologi mencatat bahwa pada pukul (12:10) sekelompok massa yang kebanyakan remaja bahkan pelajar langsung menyerbu area kantor Setda dan gedung DPRD. Tidak ada orasi yang menggema, tidak ada dialog yang muncul. Yang ada hanyalah perusakan dan pembakaran. Kursi-kursi di ruang rapat ditumpuk lalu disulut api. Dari luar gedung terlihat asap mengepul dan api kian membesar. Aparat pemadam kebakaran kesulitan masuk karena situasi yang tidak terkendali. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto ...

[Opini] Menteri Keuangan Bicara Gaji Guru, Publik Bertanya Dimana Hatinya?

Beberapa waktu lalu, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang gaji guru kembali memantik perbincangan publik. Beliau menyinggung bahwa tidak semua hal harus ditanggung negara. Ucapan ini cepat menyebar di media sosial, memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kritik keras hingga pembelaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala banyak orang: “Benarkah gaji guru kita sudah layak?”