Langsung ke konten utama

Polemik Penggusuran, KOMNAS HAM Lakukan Mediasi

 



Batang – Warga Banyuputih bersama Komnas HAM mendatangi Kantor Bupati Batang guna mediasi terkait kasus penggusuran paksa yang dilakukan Pemkab Batang di bekas pangkalan truk Petamanan, Banyuputih, Batang, pada Selasa (21/09). Berdasarkan pantauan tim kami, mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Bupati Batang Wihaji. Mediasi yang dilakukan secara tertutup ini, hanya dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinsos, Kepala Dishub, Kepala Biro Hukum, serta DPRD Kabupaten Batang.

 

Kuslal, selaku pendamping warga terdampak penggusuran menyayangkan atas tindakan Bupati Batang Wihaji yang mangkir dari mediasi tersebut. "Sampai sekarang Bupati tidak pernah mau menemui (warga). Kalau Bupati Batang mau menemui rakyat, kan kita bisa mencari win
win solution. Baiknya bagaimana," ujar Kuslal. Polemik ini dilatarbelakangi oleh pihak Pemkab Batang yang menurut warga melakukan penggusuran secara tiba-tiba. Rencananya, Pemkab Batang akan menggunakan bekas pangkalan truk tersebut sebagai tempat pembangunan Islamic Center.


 

Pihak Komnas HAM sendiri sudah meminta Pemkab Batang untuk menghentikan penggusuran tersebut, terlebih lagi dilakukan di masa pandemi. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Bupati Batang Wihaji pada 11 Januari 2021. “Ini sudah final, saya tidak mau berdebat soal HAM. Apapun resikonya, saya terima,” ujar Bupati Batang Wihaji.

 

Mediasi ini sendiri dilakukan agar hak-hak warga terdampak dapat terpenuhi.  Pasalnya, warga terdampak belum menerima uang ganti rugi sepeserpun hingga hari ini. Bahkan, justru warga sekitar penggusuran yang mendapatkan uang ganti rugi tersebut. Rusmanto, Kepala Bakesbangpol Batang dalam forum mediasi tersebut mengklaim bahwa Pemkab Batang telah memberikan uang ganti rugi kepada warga terdampak.

 


“Nasib warga yang menjadi korban penggusuran tidak jelas, mereka tidak punya rumah dan akhirnya mengungsi di tempat saudara, kerabat, dan teman. Kami meminta ganti rugi bangunan. Tetapi sampai saat ini belum ada jaminan ganti rugi. Bupati Wihaji juga sampai saat ini tidak mau menemui kami yang terkena dampak penggusuran,” jelas Kuslal.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NASKAH ESAI: Membangun Media yang Memanusiakan Manusia

     Penulis: Diki Mardiansyah (Juara 3 Lomba Esai Festival Jurnalistik LPM Suaka UNIKAL 2021)      Media semakin tidak memegang etika jurnalistik dan menuju keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Banyak malpraktik di industri media. Profesi wartawan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas, hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Baik dengan mencari “amplop”, memeras, clickbait, membuat media “abal-abal” yang tujuannya hanya mencari uang, atau menjadikan media memuat berita yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan      Hal itu, saya kira, menjadi pelanggaran kode etik yang sangat serius dan semakin menggejala. Dengan dilanggarnya kode etik jurnalistik itu, implikasinya adalah media tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena membuat berita yang tidak berkualitas dan bermutu. Padahal, media menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan tentang kemanusiaan. Sebab, kemanusiaan adalah nilai universal yang dapat men...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

HEBOH TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPAT, BENARKAH INI WARISAN TURUN TEMURUN SEJAK ERA SOEHARTO?

  Raja Ampat, surga bahari kita, mendadak jadi sorotan karena kabar penambangan nikel. Pertanyaan besar pun muncul: benarkah ancaman ini adalah "warisan" lama dari era Orde Baru? Kisah ini memang rumit, melibatkan berbagai pihak, mulai dari aktivis lingkungan yang gigih, kebijakan pemerintah, sampai sejarah panjang konsesi tambang di negeri ini. Greenpeace , misalnya, jadi salah satu suara paling keras yang menyoroti dampak serius tambang nikel dan proses hilirisasinya di Raja Ampat, Papua. Menurut Kiki Taufik, Kepala Global Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, aktivitas tambang di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran itu sudah membabat lebih dari 500 hektare hutan. Dampaknya? Bisa merusak 75% terumbu karang dunia, berbagai jenis ikan, bahkan satwa khas Papua macam cendrawasih botak. Pastinya, ini juga mengancam sektor ekowisata yang jadi tumpuan utama pendapatan Raja Ampat. Tak heran, para aktivis Greenpeace sampai turun ke jalan di Indonesia Critical Minerals Conferenc...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

WISUDA DI HALAMAN PARKIR, LANGKAH ADAPTIF UNIVERSITAS PEKALONGAN

Pekalongan (26/04/25) - Universitas Pekalongan menggelar acara wisuda Magister ke-3, Profesi ke-12, Sarjana ke-62, dan Diploma ke-26. Di tengah hiruk pikuk perayaan kelulusan sebuah pemandangan tak biasa tersaji di Universitas Pekalongan. Alih-alih ballroom hotel megah, halaman parkir kampus justru bertransformasi menjadi lokasi digelarnya prosesi wisuda. Sebuah pilihan yang mungkin menimbulkan tanya, namun dibalik kesederhanaannya tersembunyi sebuah langkah adaptif dan inovatif. Lantas, mengapa halaman parkir dianggap sebagai opsi yang masuk akal untuk momen kebanggaan ini? Pada wisuda kali ini, sejumlah 360 lulusan dari berbagai fakultas dan program studi diwisuda, meliputi: Fakultas Ekonomi Bisnis (S2 Manajemen: 9, S1 Manajemen: 79, S1 Akuntansi: 50), Fakultas Hukum (S2 Hukum: 1, S1 Ilmu Hukum: 106), Fakultas Perikanan (S1 Budidaya Perairan: 18), Fakultas Pertanian (S1 Agroteknologi: 13), Fakultas Ilmu Kesehatan (S1 Kesehatan Masyarakat: 6, S1 Ilmu Keperawatan: 4, Profesi Ners: 3...
Posting Komentar
Baca selengkapnya