Langsung ke konten utama

SEMPAT DIWARNAI PROPAGANDA, BEM UNIKAL SUKSES SAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT

 SEMPAT DIWARNAI PROPAGANDA, BEM UNIKAL SUKSES SAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT 


     Pekalongan (10/9/2022) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pekalongan melakukan aksi turun ke jalan pada Kamis 8 September 2022 kemarin. Aksi tersebut diikuti sekitar 300 mahasiswa Universitas Pekalongan yang tergerak untuk melawan kebijakan pemerintah baru-baru ini. Sejumlah peserta aksi berjalan dari mulai titik kumpul sebelah timur Gedung A Unikal menuju Kompleks Kantor DPRD Kota Pekalongan.

   Setelah digaungkannya pengumuman aksi mahasiswa turun ke jalan pada tanggal 8 September 2022, muncul informasi dari salah satu pihak yang menuai propaganda. Pihak tersebut menghimbau agar mahasiswa dilarang mengikuti aksi yang dikawal oleh BEM UNIKAL. 


     Lailul Restu Ilahi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Pekalongan dan Korlap pada aksi tersebut menyatakan, 
“Terkait informasi aksi, kami sebarkan melalui sosial media dan tidak memberi statements yang lain. Itu bukan pihak resmi dari BEM Unikal, hanya propaganda dari luar,” – jelasnya.

    Aksi demo yang dilakukan oleh BEM UNIKAL yang utama tentang penolakan kenaikan harga BBM. Juga terdapat tuntutan lokal yakni :
1. Meminta pemerintah Kota Pekalongan untuk segera mencari solusi atas banjir air rob;
2. Mendesak pemerintah Kota Pekalongan untuk menangani pencemaran limbah cair; dan
3. Meminta pemerintah Kota Pekalongan untuk menaikan UMR/UMK dengan layak.

    Suara aspirasi tersebut juga dirasakan oleh kalangan masyarakat Kota Pekalongan. Namun, kajian dari tuntutan yang disuarakan tidak melibatkan masyarakat umum dan hanya dilakukan oleh mahasiswa UNIKAL saja.

    “Aksi dari awal disusun dan dikaji oleh BEM serta SEMA baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. Menggabungkan masyarakat yang tergabung dalam aliansi akan mempersulit pengamanan aksi” – ujar Syifa selaku Korlap.

  Massa aksi berhasil melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Kota Pekalongan yakni Bapak Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc. Hasil audiensi tersebut kemudian akan diteruskan ke pihak terkait melalui draft tuntutan dan rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan.

   Aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk perlawanan karena kebijakan pemerintah dirasa kurang adil, sehingga perlu diprotes, dan dikaji ulang agar masyarakat merasakan adanya keadilan atas kebijakan tersebut.

Penulis : Shofwatul Fu’adah
Reporter : Andrew Bagastio, Agus Riyanto, Zidan
Fotografer : Mizanul Ihsan Lubis
Editor : Muhammad Addi Syirfan
 







Komentar

Postingan populer dari blog ini

NASKAH ESAI: Membangun Media yang Memanusiakan Manusia

     Penulis: Diki Mardiansyah (Juara 3 Lomba Esai Festival Jurnalistik LPM Suaka UNIKAL 2021)      Media semakin tidak memegang etika jurnalistik dan menuju keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Banyak malpraktik di industri media. Profesi wartawan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas, hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Baik dengan mencari “amplop”, memeras, clickbait, membuat media “abal-abal” yang tujuannya hanya mencari uang, atau menjadikan media memuat berita yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan      Hal itu, saya kira, menjadi pelanggaran kode etik yang sangat serius dan semakin menggejala. Dengan dilanggarnya kode etik jurnalistik itu, implikasinya adalah media tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena membuat berita yang tidak berkualitas dan bermutu. Padahal, media menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan tentang kemanusiaan. Sebab, kemanusiaan adalah nilai universal yang dapat men...

[Opini Publik] Berikan Aspirasi Tanpa Anarki

Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Hak itu dijamin oleh undang undang dan dijunjung tinggi dalam demokrasi. Demonstrasi hadir karena ada kegelisahan publik yang tidak terjawab oleh kebijakan. Ia adalah ruang menyuarakan, ruang mendebat, ruang mendesak agar wakil rakyat benar benar mendengar. Namun apa yang terjadi di Kota Pekalongan pada Sabtu (30/08/2025) justru menjadi ironi. Gedung DPRD yang mestinya menjadi rumah aspirasi dibakar dan dijarah oleh massa yang kehilangan kendali. Kronologi mencatat bahwa pada pukul (12:10) sekelompok massa yang kebanyakan remaja bahkan pelajar langsung menyerbu area kantor Setda dan gedung DPRD. Tidak ada orasi yang menggema, tidak ada dialog yang muncul. Yang ada hanyalah perusakan dan pembakaran. Kursi-kursi di ruang rapat ditumpuk lalu disulut api. Dari luar gedung terlihat asap mengepul dan api kian membesar. Aparat pemadam kebakaran kesulitan masuk karena situasi yang tidak terkendali. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto ...

[Opini] Menteri Keuangan Bicara Gaji Guru, Publik Bertanya Dimana Hatinya?

Beberapa waktu lalu, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang gaji guru kembali memantik perbincangan publik. Beliau menyinggung bahwa tidak semua hal harus ditanggung negara. Ucapan ini cepat menyebar di media sosial, memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kritik keras hingga pembelaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala banyak orang: “Benarkah gaji guru kita sudah layak?”