Langsung ke konten utama

KETIDAKJELASAN ADANYA PELANTIKAN, KPR UNIKAL BUNGKAM!

 

  Pekalongan (03/04/2024) – Setelah pelaksanaan pemilihan raya dan real count yang diadakan bulan lalu, Komisi Pemilihan Raya (KPR) belum juga menetapkan adanya pelantikan dan Serah Terima Jabatan (SERTIJAB) ketua ormawa di Universitas Pekalongan. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (SERTIJAB) walaupun bersifat formalitas tetapi perlu segera diadakan karena hal tersebut berimbas pada penundaan program kerja setiap ormawa.

Menurut Daniel, selaku Ketua BEM Fakultas Hukum terpilih tahun 2024, seharusnya setelah pemira, proses pelantikan ketua ormawa dapat segera dilaksanakan. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kapan pelantikan tersebut akan digelar. Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pelantikan BEM dan SEMA Universitas sempat diundur hingga tanggal 4 April 2024, namun pengumuman resmi terkait hal tersebut belum dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Raya (KPR) selaku penyelenggara. Sementara itu, pelantikan BEM dan SEMA fakultas belum ada kabar dan informasi dari KPR. "…Itu kan mengundur sampai tanggal 4 April 2024 belum resmi juga, belum ada pemberitahuan resmi juga. Aku sudah sempat tanya sama BEM dan SEMA Universitas kabarnya emang tanggal 4 tapi ditanyain pengumuman resminya belum ada. Itu hanya dari BEM dan SEMA Universitas yang diberi gambaran dari KPR Univ, tapi kalau dari fakultasnya belum ada. Saya tanya ke KPR Fakultas pun  tidak bisa menjawab secara detail karena memang dari KPR Fakultas itu hanya mengikuti KPR Universitas Pekalongan. ….” ujar Daniel.

Keterlambatan pelantikan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja ormawa, mengingat kegiatan organisasi tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya struktur kepengurusan yang resmi. Selain itu, mahasiswa juga merasa kebingungan dengan situasi yang terjadi. "…Ada beberapa Proker yang harusnya sudah dilaksanakan  itu tidak terjadi karena tidak memiliki dasar yang kuat," tambah Daniel.

     Hisbul Islam selaku Ketua SEMA Universitas Pekalongan terpilih, menduga keterlambatan pelantikan ormawa ini disebabkan oleh masalah yang ada di dalamnya, seperti recruitment di beberapa fakultas dan kurangnya pengarahan dan pengawalan yang baik dari SEMA sebelumnya.  “Ketika saya ke lapangan langsung, ternyata masih banyak ada beberapa fakultas yang memang masih ada problem di dalamnya dan ternyata setelah dicari tau, itu memang mau ngga mau dari KPR itu harus mundur…”.

   “Bisa jadi ini karena pengawalan dari SEMA sebelumnya kurang baik karena memang pengarahan dan pengalaman itu benar-benar berada atau arsip-arsip sebelumnya berada di tangan SEMA sebenarnya. Jadi, mungkin itu yang menyebabkan tersendatnya kegiatan KPR.” ujar Hisbul.

    Pihak KPR Universitas sendiri belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasan dibalik keterlambatan pelantikan ini. Namun, M Izul Arob Presiden Mahasiswa terpilih 2024 menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang masih diselesaikan oleh KPR sebelum pelantikan dapat dilaksanakan.

    "Kawan-kawan KPR juga sekarang bukan mereka sedang tidak ngapa-ngapain, mereka juga tak kira sedang mengerjakan sesuatu yang memang itu menjadi kebutuhan atau keperluan untuk kegiatan pelantikan," pungkas Izul.

        Sementara itu, Ketua KPR Unikal Sabit Ulil Absor menolak untuk diwawancarai saat ditemui oleh tim kami, dengan alasan sedang ada urusan lain. Pihak KPR selaku badan penyelenggara Pemira belum dapat menetapkan timelinenya dengan jelas. Sehingga kinerja dari KPR sempat dikritik oleh badan SEMA FH "kinerja KPR tahun ini buruk sekali karena menjadikan program kerja yang sebenarnya akan diadakan lalu mengalami kemunduran" ucap Erfie selaku SEMA FH. Walaupun belum terdapat kejelasan tentang penyelenggara pelantikan, namun terlepas dari itu KPR telah mengadakan serangkaian Pemira dengan cukup berhasil.

Penulis             : Kirana Puspita Risva & Muhammad Aries Shofiudin

Reporter          : Mizannul Ihsan Lubis, Wardatul Hasna’ & Aisyah Wafa Hanadiya

Editor              : Rahma Nur Hidayah



Komentar

Postingan populer dari blog ini

NASKAH ESAI: Membangun Media yang Memanusiakan Manusia

     Penulis: Diki Mardiansyah (Juara 3 Lomba Esai Festival Jurnalistik LPM Suaka UNIKAL 2021)      Media semakin tidak memegang etika jurnalistik dan menuju keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Banyak malpraktik di industri media. Profesi wartawan banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas, hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Baik dengan mencari “amplop”, memeras, clickbait, membuat media “abal-abal” yang tujuannya hanya mencari uang, atau menjadikan media memuat berita yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan      Hal itu, saya kira, menjadi pelanggaran kode etik yang sangat serius dan semakin menggejala. Dengan dilanggarnya kode etik jurnalistik itu, implikasinya adalah media tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan karena membuat berita yang tidak berkualitas dan bermutu. Padahal, media menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan tentang kemanusiaan. Sebab, kemanusiaan adalah nilai universal yang dapat men...

[Opini Publik] Berikan Aspirasi Tanpa Anarki

Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Hak itu dijamin oleh undang undang dan dijunjung tinggi dalam demokrasi. Demonstrasi hadir karena ada kegelisahan publik yang tidak terjawab oleh kebijakan. Ia adalah ruang menyuarakan, ruang mendebat, ruang mendesak agar wakil rakyat benar benar mendengar. Namun apa yang terjadi di Kota Pekalongan pada Sabtu (30/08/2025) justru menjadi ironi. Gedung DPRD yang mestinya menjadi rumah aspirasi dibakar dan dijarah oleh massa yang kehilangan kendali. Kronologi mencatat bahwa pada pukul (12:10) sekelompok massa yang kebanyakan remaja bahkan pelajar langsung menyerbu area kantor Setda dan gedung DPRD. Tidak ada orasi yang menggema, tidak ada dialog yang muncul. Yang ada hanyalah perusakan dan pembakaran. Kursi-kursi di ruang rapat ditumpuk lalu disulut api. Dari luar gedung terlihat asap mengepul dan api kian membesar. Aparat pemadam kebakaran kesulitan masuk karena situasi yang tidak terkendali. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto ...

[Opini] Menteri Keuangan Bicara Gaji Guru, Publik Bertanya Dimana Hatinya?

Beberapa waktu lalu, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang gaji guru kembali memantik perbincangan publik. Beliau menyinggung bahwa tidak semua hal harus ditanggung negara. Ucapan ini cepat menyebar di media sosial, memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kritik keras hingga pembelaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala banyak orang: “Benarkah gaji guru kita sudah layak?”