KOMISI PEMILHAN RAYA USUNG DEBAT PUBLIK CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BEM FH

 KOMISI PEMILHAN RAYA USUNG DEBAT PUBLIK CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BEM FH 

Selasa  (11/1/2022) - Fakultas Hukum Universitas Pekalongan melaksanakan debat publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Raya di gedung A. Debat publik tersebut dihadiri oleh beberapa anggota organisasi, mahasiswa, dosen dan terbuka untuk umum serta dibagikan melalui link google meet.  

Debat publik dilatarbelakangi oleh organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum, dimana saat ini sedang mencari pemimpin baru untuk organisasi kemahasiswaan mereka. Demi tercapainya demokrasi di lingkup organisasi maupun fakultas, KPR FH (Komisi Pemilihan  Raya Fakultas Hukum) melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti kampanye, debat publik , dan pemira atau pencoblosan untuk para calon. 

Debat dilakukan dengan pemaparan visi dan misi serta tanya jawab terhadap audien. Pasangan calon 1 dan 2 juga berargumen terkait visi misi yang kedua calon itu janjikan.

Sebelum dilaksanakannya debat, KPR FH terlebih dulu mengadakan kampanye untuk para calon. Kampanye dilaksanakan secara online dengan menyebar pamlfet ke seluruh media sosial. Namun Pelaksanaan kampanye agak sedikit kurang maksimal, karena pengambilan nomor urut dilaksanakan hari Senin tanggal 10 yang seharusnya di jadwalkan hari minggu tanggal 9. Hal tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para calon untuk melakukan kampanye. Disebut menimbulkan kesulitan karena hari yang dijadwalkan untuk kampanye dilakukan secara bersamaan dengan pengambilan nomor urut. 

“Saya dan dan tim membuat pamflet dadakan sehingga kurang menampilkan informasi secara lengkap. Seperti tidak ada nama paslon dan pengalaman organisasi yang seharusnya dicantumkan," ungkap Dimas Sidiq, calon gubernur FH nomor urut 1.

Kedua calon juga menampilkan tema pamflet kampanye yang berbeda. Paslon 1 Dimas & Dandi menggambarkan warna merah dengan api membara, yang berarti semangat yang tidak pernah padam. Sedangkan Paslon 2 Aldo & Elizabeth menggunakan warna yang lebih kalem seperti putih dan pink sehingga memberikan kesan positif bagi siapa saja.

Sementara itu wakil gubernur BEM FH periode 2021 Aldo Ardiansyah juga kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur periode 2022.  

“Saya memutuskan untuk mencalonkan kembali karena ingin melanjutkan program kerja yang diperiode sebelumnya belum direalisasikan. Model kepemimpinan akan sama dengan periode yang lalu dan melanjutkan estafet kepemimpinan. Pengurus juga memberikan mandat untuk melanjutkan ke periode depan," ujar Aldo selaku calon gubernur nomor urut 2.

Dimas Sidiq sebagai Paslon nomor urut 1 menjelaskan bahwa periode 2021 yang lalu, masih dirasa kurang dan tidak maksimal dari segi etos kerja yang ada di keorganisasian BEM FH.

“Etos kerja BEM FH di periode yang lalu belum bisa dikatakan baik, ada juga yang saling melempar tanggung jawab dan selalu menggantungkan koor," sebut Dimas.

Ungkapan Dimas Sidiq tersebut telah dijawab oleh Lailul Restu Ilahi sebagai gubernur BEM periode 2021 yang menegaskan.

“Dalam keorganisasian pasti ada kekurangan dan harapannya siapapun yang terpilih nanti, dapat meningkatkan etos kerja yang lebih baik  di periode kedepan," jelas Lailul, selaku gubernur BEM periode 2021.

Sepertinya memperbaiki ego mahasiswa yang terlalu besar menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin, dan yang perlu dipertahankan adalah  antusiasme juga solidaritas bagi para pengurus. Sehingga akan tercapai tim yang solid dan program kerja yang dicita-citakan dapat terwujud, selain itu juga bisa merangkul semua mahasiswa di Fakultas Hukum.

Sementara itu, program terbesar yang akan diciptakan bagi para paslon 1 dan 2 cukup menarik. Paslon 1 Dimas Sidiq & Dandi tetap melakukan proker yang lama dan membuat kreasi proker yang baru seperti study banding, pelatihan kesekretariatan, pelatihan desain dan melakukan diskusi baik internal maupun eksternal. 

Sedangkan Paslon 2 Program Kerja periode kedepan akan megeksplor mahasiswa Fakultas Hukum dalam hal minat dan bakatnya di kancah internasional, seperti melakukan webinar, seminar, pelatihan atau talkshow  yang bertaraf internasional.

Sayangnya Pemira yang dilaksanakan untuk pemilihan hanya dilakukan secara offline sehingga dapat menimbulkan ketidakmaksimalan suara yang ada. KPR memutuskan mahasiswa harus datang ke kampus untuk menyoblos dan menggunakan hak suaranya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Senat.

“KPR  FH ingin menerapkan seperti halnya KPU, kalau online banyak tindakan penyalahgunaan. Bisa jadi bukan mahasiswa hukum sendiri yang menyoblos. Kami ingin menghindari itu, sebisa mungkin transparan dan memperketat demokrasi Fakultas Hukum itu sendiri," uar Falih selaku Ketua KPR .

Paslon 1 Dimas-Dandi menganggap pemira yang dilakukan secara offline merugikan, karena banyak mahasiswa yang belum tentu bisa hadir di kampus secara offline mengingat beberapa mahasiswa juga ada yang tinggal di luar kota dan membuat hak suara mereka terhalang. Ketua Pelaksana KPR Falih juga menyebutkan partisipan mahasiswa dalam pemira hanya sekitar 30% saja.

“Harapannya panitia KPR bisa menyediakan pemilihan secara online dan offline sehingga mahasiswa yang berada diluar kota yang tidak bisa hadir bisa berpartisipasi dalam pencoblosan," ujar Aldo.

Debat untuk Pemira tahun ini juga bisa dikatakan lebih baik daripada tahun kemarin. Budaya debat seperti ini diharapkan selalu ada di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum. Selain bagian dari rangkaian kampanye, debat merupakan kesempatan yang bagus untuk para calon dalam menarik perhatian pemilih. Pada prinsipnya, debat bertujuan untuk memperluas informasi menyangkut profil dan visi misi pasangan calon sebagai pertimbangan untuk memilih.

Reporter : Shofwatul Fu’adah, M. Addi Syirfan, Andrew Bagastio

Fotografer : Hizbul Islam

Penulis : Shofwatul Fu’adah

Editor : Yunita Devika Damayanti