Melihat kursi Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) yang melompong di tengah ramainya pelantikan akbar kemarin itu ibarat menonton konser tanpa vokalis. Mewah, rapi, tapi kosong. Fenomena 'kursi gaib' ini sejujurnya adalah monumen kegagalan paling jujur dari sistem regenerasi yang mandek di kampus kita.
Lucunya, saat semuanya sudah kepalang berantakan, barulah mereka tersadar bahwa sebuah solusi harus digalakkan. Segala daya upaya dikerahkan, rapat senat, rencana sidang darurat guna menentukan bakal calon periode 2026 yang seharusnya sudah duduk manis sambil menyilangkan kaki, semua dilakukan bagai mengobati pesakitan di detik-detik terakhir sebelum akhir hayatnya. Lalu, mengapa baru sekarang kalang kabut seperti demikian?
SEMA-U periode ini agaknya lebih menikmati peran sebagai 'tim medis' daripada 'tim gizi'. Mereka lebih hobi mengobati 'penyakit' organisasi dibanding memastikan bibit regenerasinya tumbuh sehat. Kita semua tahu betul jika mencegah itu lebih sulit; sebuah organisasi perlu sosialisasi masif dan jemput bola ke tiap fakultas, dibutuhkan juga relasi dan sumber daya mahasiswa yang cakap atau minimal tau tupoksi Senat Mahasiswa. Hal itu sangat mungkin bisa dipersiapkan dengan matang sebelum hari H pemilihan. Tapi, sepertinya, SEMA-U lebih memilih jalur adrenaline rush. Mereka biarkan keran kaderisasi tersumbat, lalu panik luar biasa saat sadar tiada yang mau duduk di kursi empuk legislatif.
Usai pengunduran diri sang mantan calon tunggal Ketua Senat Mahasiswa Universitas tepat pada saat debat terbuka yang dilaksanakan di GOR Unikal tanggal 14 Desember 2025 dikarenakan adanya persoalan pelik administrasi, calon penerus baru tak kunjung diketahui di mana rimbanya. Demi memenuhi tugasnya agar tidak alang kepalang di detik-detik chaos ini, SEMA-U berusaha mengembalikan marwahnya dengan meminta Senat Mahasiswa Fakultas untuk memberikan delegasi pengisi kursi-kursi kosong tersebut yang selanjutnya akan ditentukan lewat persidangan.
Namun, tidak dipungkiri, dalam keadaan 'kepepet' biasanya orang akan melakukan apapun tanpa peduli konsekuensi dikecam dari luar. Demi mengejar waktu, mereka sampai hati mengesampingkan persyaratan baku di Konstitusi Mahasiswa. Sebut saja syarat kompetensi seperti sertifikat LKMM-TM yang mendadak boleh disusulkan ketika sang calon sudah menjabat. Dengan kata lain, hal ini hampir mirip dengan konsep PPG Dalam Jabatan dan para tokoh DPR RI/DPRD yang baru menempuh pendidikan tinggi (kuliah) setelah menjabat atau saat masih menjabat.
Padahal, dalam pasal 12 Ayat 1 Konstitusi Mahasiswa menyatakan bahwa persyaratan bakal calon Ketua SEMA UNIKAL ditentukan melalui MUSMA UNIKAL. Forum koordinasi atau kesepakatan antar-fakultas tidak memiliki wewenang hukum untuk menganulir pasal tersebut. Jika pengawal konstitusi saja memilih jalan pintas untuk melanggar hukumnya sendiri, lantas kepada siapa lagi kedaulatan mahasiswa harus dititipkan?
Berhentilah menjadi pemadam kebakaran yang baru datang saat gedung sudah menjadi abu. Untuk pengurus-atau calon pengurus-periode mendatang, ingatlah pesan dari Pramoedya Ananta Toer bahwa, "seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan". Menjadi adil sejak dalam pikiran artinya memiliki kejujuran untuk menyiapkan masa depan organisasi jauh-jauh hari. Sedia payung sebelum hujan, istilahnya.
Jadi, apakah kita akan terus memaklumi politik 'tambal sulam' yang menabrak konstitusi sebagai kewajaran, karena memang saat ini tentu kita butuh kejelasan administrasi dan lain sebagainya, atau sudah saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan sistemik yang dipelihara sejak dalam pikiran?
Penulis: Tim Redaksi
Komentar
Posting Komentar